Korupsi Dan Strategi Neoliberalisme

politiksaman.com-opini,Masyarakat konsumer mereka, yang berprinsip pemuasan instan, tidak begitu peduli dan tidak bersedia berkorban untuk menghentikan kejahatan dan kekejaman yang terjadi di daerah-daerah yang sangat miskin dibelahan bumi yang lain. (Oswaldo de Rivero; "Mitos Perkembangan Negara")

Korupsi secara sepintas akan merugikan pandangan ideologi apapun. Korupsi akhirnya menjadi benalu yg merugikan praktek ekonomi kapitalistik maupun sosialis sekalipun. Dalam kerangka politik, korupsi merupakan praktek yang bergandengan dengan otoritarianisme dan tidak adanya demokrasi.

Dalam praktek korupsi di negara dunia ketiga, maupun negara-negara miskin, korupsi bukanlah sekedar pengambilan keuntungan oleh segelintir elit negara atau kelompok tertentu. Korupsi yang terjadi negara ketiga menyembunyikan sebuah kegiatan/agenda kepentingan ekonomi politik besar, yaitu NEOLIBERALISME.

Pasar yang Timpang Si Kaya dan Si Miskin

Neoliberalisme merupakan sebuah perangkat ideoligis yang diterapkan berdasarkan paksaan lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti, IMF (International Monetary Fund), WTO dan World Bank. Lewat keyakinan pasar bebasnya, dimana persaingan sempurna akan memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, penerapan pasar bebas secara global seakan menjadi jawaban atas kemiskinan mayoritas penduduk dunia, yang saat ini penduduk mayoritas didunia ke tiga.

Sebagai prangkat ideologi, dalam prakteknya mereka juga membangun struktur politik dalam menjalankan kebijakan tersebut. Prangkat politik inilah yang kemudian menyiapkan berbagai kebijakan dinegara-negara ketiga agar sejalan dengan semangat neoliberlisme. Dan IMF, WTO dan World Bank adalah alat penekan yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara dunia ketiga.

Dengan alasan memberikan bantuan keuangan (baca hutang) dan membangun infrastruktur ekonomi nasional, yang terjadi adalah ketergantungan ekonomi akut terhadap modal asing. Ketergantungan ekonomi dan dibarengi beban hutang negara yang semakin akut, negara-negara dunia ketiga dipastikan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakatnya. Jelas ini merupakan kegagalan politik internasional dimana strategi ekonomi tersebut tidaklah menjalani kepentingan masyarakat negara-negara dunia ketiga yang tergolong miskin tersebut.

Kegagalan ekonomi dan kegagalan politik sebagai pelaksananya, menyeret negara-negara dunia ketiga dalam krisis politik internal. Kondisi tersebut melahirkan beberapa negara-negara tersebut yang tergolong miskin kedalam sistem kediktatoran militer yang otoriter. Dibawah pengaruh perang dingin, kediktatoran merupakan cara efektif untuk menghalagi perkembangan sosialisme sekaligus jaminan yang efektif terhadap kontrol ideologi yang berada diseberangnya.

Indonesia pada awal 1966 adalah salah satunya. Keengganan rezim Soekarno untuk patuh terhadap liberalisasi ekonomi menyeret indonesia dalam krisis politik internal yang akhirnya dimenangkan oleh Soeharto yang ramah terhadap liberalisasi ekonomi. Praktek ini jelas jauh dari teori dimana liberalisasi ekonomi akan berbarengan dengan lahirnya demokrasi (bahkan yang demokrasi liberalpun tidak sedikitpun dipraktekan). Dan sejarah setelah itu membuktikan bahwa rezim Soeharto telah menyeret Indonesia kedalam utang yang begitu besar, bahkan sebagian pakar menyatakan Indonesia secara ekonomi diambang kebangkrutan, serta meluasnya praktek korupsi yang telah menguras sepertiga APBN.

Korupsi dalam Perspektif Keuntungan Pasar Negara Maju

Hampir semua negara ketiga yang jatuh akibat mengikuti strategi nolibaralisme satu persatu jatuh kedalam kediktatoran militer dan membungkam demokrasi dinegaranya. Juga satu hal yang menonjol adalah rezim-rezim tersebut sangat korup dan tidak bisa keluar dari ketergantungan ekonomi dan terjebak hutang yang bisa membangkrutkan negaranya.

Sebuah rezim yang ramah terhadap neoliberal merupakan perangkat awal dari persiapan langgengnya pasar bebas. Kebutuhan pasar bebas terhadap tenaga kerja dan bahan baku murah akan lebih mudah terpenuhi tanpa harus diganggu kepentingan serikat buruh maupun serikat rakyat miskin yang berorientasi politik kiri.

Sejak awal, praktek korup merupakan hakekat memenuhi keuntungan secara mudah. Berdirinya rezim militer yang diktator serta begitu besarnya uang pinjaman kenegara yang mereka kuasai sejatinya adalah upaya sogokan atau upaya membeli kebijakan ekonomi sebuah negara yang sesuai dengan keinginan neoliberal tersebut.

Dalam langkah selanjutnya, setelah era perang dingin usai, ancaman besar bukanlah secara langsung dari ideologi yang bersebrangan dengan neoliberalisme. Eksistensi neoliberal harus menemukan jawaban secara praktis untuk menghilangkan ketimpangan yang menurut mereka tidak terjawab oleh ideologi lain.

Para rezim kediktatoran kemudian merubah wajahnya secara perlahan dalam reformasi politik. Dan reformasi tersebut mengupayakan hilangnya bentuk-bentuk korupsi yang selama ini dilupakan demi kepentingan perang dingin. Hanya saja, upaya reformasi ini bukanlah lahir dari kemauan yang tulus menyelamatkan bekas negara ketiga yang telah dikuasai diktator militer yang ramah liberalisasi ekonomi.

Reformasi memang merupakan kebutuhan terhadap respon politik yang harus dilakukan ketika pada pertengahan tahun 90an terjadi krisis ekonomi yang meluas. Rezim militer yang otoriter dan penuh korupsi membawa ekonomi negaranya terpuruk dalam krisis yang begitu dalam dan hutang yang tak tertanggungkan lagi.

Inflasi yang tidak terkendali menjadi ancaman stabilitas ekonomi. Tapi, ancaman tersebut lebih mengancam kondisi ekonomi masyarakat ketimbang kepentingan ekonomi neoliberal.

Bagi kepentingan neoliberal, inflasi dinegara dunia ketiga menguntungkan secara ekonomis. Jatuhnya mata uang negara tersebut akan berdampak lebih murahnya harga tenaga kerja dan bahan baku untuk kepentingan investasi asing.

Seperti yang diketahui bersama, investasi asing yang ditanamkan dinegara dunia ketiga lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi negara-negara maju. Hampir 80% ekspor negara ketiga memenuhi kebutuhan negara-negara ekonomi maju (memenuhi kebutuhan sepertiga penduduk bumi). Dengan jatuhnya mata uang negara-negara dunia ketiga, ekspor negara dunia ketiga merupakan harga yang murah bagi negara-negara maju. Kondisi ini akan memobilisasi kepentingan ekonomi nasional sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi negara maju ketimbang memenuhi kebutuhan ekonomis dalam negeri.

Walaupun secara ekonomis ekspor yang besar akan menguntungkan negara-negara dunia ketiga, ekspor tersebut lebih banyak berbentuk bahan baku. Sedangkan investasi asing yang untuk memenuhi kebutuhan nasional, terutama otonomotif dan teknologi, hanya mengunakan kurang dari 40% bahan baku lokal. Contoh yang paling merugikan adalah ekspor minyak mentah dimana Indonesia harus membeli kembali hasil olahan minyak mentah dari negara-negara maju. Kasus menarik lainnya adalah ketika kekurangan gizi menjadi gambaran di Indonesia dimana pada saat yang sama ekspor ikan tuna kenegara maju seperti Kanada dan Jepang meningkat.

Jatuhnya mata uang sebuah negara juga membuka begitu banyak investasi lain, termasuk investasi spekulatif. Spekulasi sektor keuangan yang saat ini terbukti menjadi ajang korupsi terbesar seperti kasus Bank Century. Spekulasi dan watak korup merupakan kombinasi yang tepat untuk menjalankan bisnis yang mendapatkan keuntung besar.

Bisnis spekulatif tersebut mau tidak mau melibatkan kepentingan politik maupun kekuasaan untuk melancarakan praktek bisnis tersebut. Dengan tradisi korup yang ada disebuah negara, peluang bisnis tersebut lebih cepat berkembang dan akan berdampak politik yang lebih luas. Bursa mata uang inilah perangkat yang dipakai untuk menjaga nilai tukar mata uang negara-negara dunia ketiga tetap rendah dibawah pasar mata dunia.

Indonesia, sebagai bagian dari negara dunia ketiga yang berusaha bangkit menghadapi tantangan krisis ekonomi dan strategi neoliberal, memerlukan kemauan yang kuat bukan sekedar melawan korupsi pada tanggal 9 Desember 2009 ini, tapi lebih dari itu, perlu merumuskan alternatif baru yang kokoh agar tidak serta merta merestui sebuah sistem yang pada akhirnya menyembunyikan sebuah agenda yang akan merugikan bangsa ini.


Oleh: Frans Ekadharma Kurniawan*)
*) Penulis adalah Ketua Komite Pimpinan Wilayah-Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Sulawesi Utara, mantan aktivis Komite Perjuangan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD) Jakarta.